TANJUNG SELOR – Bupati Bulungan Syarwani mengakui pengembangan kawasan food estate di wilayah Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara (Kaltara) belum mendapat perhatian serius dari Pemerintah Pusat.
“Hal ini disebabkan masih minimnya infrastruktur untuk menuju kawasan pertanian sehingga program food estate itu hasilnya belum maksimal,” ungkap Syarwani, Selasa 23/3/2023).
Untuk itu Pemkab Bulungan terus berupaya untuk melakukan penataan, sehingga food estate ini berjalan maksimal dan mewujudkan kawasan ketahanan pangan di Bulungan.
“Kita terus upayakan memaksimalkan kawasan food estate ini sebagai kawasan ketahanan pangan. Yang jelas ditengah keterbatasan anggaran, kita upayakan ada perbaikan infrastruktur tersebut,” ujarnya.
Dikatakannya, kebutuhan pangan di Bulungan semakin meningkat seiring hadirnya proyek strategis nasional (PSN) di daerah.
“Ini tantangan bagi Pemkab untuk bisa penuhi kebutuhan pangan terutama kebutuhan di PSN. Pemda Bulungan akan terus mendorong petani meningkatkan produksi pertanian,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) Bulungan, Iwan Sugianta menegaskan, Pemda Bulungan telah berupaya mengusulkan anggaran melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Namun, upaya itu tidak berhasil.
“Sudah kami sampaikan usulan ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapenas), sayangnya anggaran melalui dana alokasi khusus(DAK) sudah tidak diakses lagi,” ungkapnya.
Ironisnya, pengembangan kawasan food estate di Bulungan tidak masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sehingga, pendanaan hanya bisa bersumber melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
“saat ini kegiatan pengembangan hanya bisa dilakukan melalui APBD. Apalagi, kawasan food estate di Bulungan ini bukan lokus pengembangan yang didanai melalui APBN,” jelasnya.
Iwan memastikan, program di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) tetap berjalan meski tidak signifikan.
“Artinya, kawasan food estate tetap digunakan untuk ketahanan panganan di daerah. Selain itu pengembangannya itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga transmigrasi,” tutupnya.(vir)